AL-IMARAH FI AL-ISLAM VS. KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM DEMOKRASI

Kaidah Kepemimpinan dalam Islam

Pada dasarnya, kepemimpinan itu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Swt. Oleh karena itu, Islam telah menggariskan beberapa kaidah yang berhubungan dengan kepemimpinan. Kaidah-kaidah tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

1.      Kepemimpinan Bersifat Tunggal

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan negara itu bersifat tunggal. Tidak ada dualisme kekuasaan di dalam Islam. Kekuasaan berada di tangan seorang Khalifah secara mutlak. Seluruh kaum muslim harus menyerahkan loyalitasnya kepada seorang pemimpin yang sah. Mereka tidak diperbolehkan memberikan loyalitas kepada orang lain, selama Khalifah yang sah masih berkuasa dan memerintah kaum muslim dengan hukum Allah Swt.

Dalam hal ini, Rasulullah Saw bersabda:

“Siapa saja yang telah membai’at seorang Imam (Khalifah), lalu ia memberikan uluran tangan dan buah hatinya, hendaknya ia menaatinya jika ia mampu. Apabila ada orang lain hendak merebutnya (kekuasaan itu) maka penggallah leher orang itu.” [HR. Muslim].

“Siapa saja yang datang kepada kamu sekalian, sedangkan urusan kalian berada di tangan seorang Khalifah, kemudian dia ingin memecah-belah kesatuan jama’ah kalian, maka bunuhlah ia.” [HR. Muslim].

“Apabila dibai’at dua orang Khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” [HR. Muslim].

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hazim yang mengatakan, “Aku telah mengikuti majelis Abu Hurairah selama 5 tahun, pernah aku mendegarnya menyampaikan hadits dari Rasulullah Saw. Yang bersabda:

“Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para Nabi. Setiap kali seorang Nabi meninggal, digantikan oleh Nabi yang lain.  Sesungguhnya tidak akan ada Nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan ada banyak Khalifah.” Para shahabat bertanya, “Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab, “Penuhilah bai’at yang pertama, dan yang pertama itu saja. Berikanlah kepada mereka haknya karena Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka terhadap rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka.”

Riwayat-riwayat ini menunjukkan dengan jelas, bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat tunggal, bukan bersifat kolegial. Dari riwayat-riwayat di atas kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada pembagian kekuasaan di dalam Islam.

2.      Kepemimpinan Islam Itu Bersifat Universal

Kepemimpinan Islam itu bersifat univeral, bukan bersifat lokal maupun regional. Artinya, kepemimpinan di dalam Islam diperuntukkan untuk muslim maupun non muslim. Sedangkan dari sisi konsep kewilayahan, Islam tidak mengenal batas wilayah negara yang bersifat tetap sebagaimana konsep kewilayahan negara bangsa. Batas wilayah Daulah Khilafah Islamiyyah tidak tetap, akan tetapi terus melebar hingga mencakup seluruh dunia, seiring dengan aktivitas jihad dan futuhat. Al-Qur’an telah menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Allah Swt berfirman:

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.” [TQS. Saba’[34]: 28].

“Katakanlah: ‘Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatNya (kitab-kitabNya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk’.” [TQS. al-A’râf [7]: 158].

Nash-nash di atas dan Hadits Nabi Saw, termasuk Sirah Nabawiyah, merupakan bukti yang nyata bahwa kepemimpinan di dalam Islam bersifat universal, bukan hanya untuk umat Islam semata, akan tetapi juga ditujukan bagi seluruh umat manusia.

3.      Kepemimpinan Itu Adalah Amanah

Pada dasarnya, kepemimpinan itu adalah amanah yang membutuhkan karakter dan sifat-sifat tertentu. Dengan karakter dan sifat tersebut seseorang akan dinilai layak untuk memegang amanah kepemimpinan. Atas dasar itu, tidak semua orang mampu memikul amanah kepemimpinan, kecuali bagi mereka yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Sifat-sifat kepemimpinan yang paling menonjol ada tiga, yaitu:

Pertama, al-quwwah (kuat).  Seorang pemimpin harus memiliki kekuatan ketika ia memegang amanah kepemimpinan. Kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada orang-orang yang lemah. Dalam sebuah riwayat dituturkan, bahwa Rasulullah Saw pernah menolak permintaan dari Abu Dzar al-Ghifariy yang menginginkan sebuah kekuasaan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Abu Dzar berkata, “Aku berkata kepada Rasulullah Saw, “Ya Rasulullah tidakkah engkau mengangkatku sebagai penguasa (amil)?” Rasulullah Saw menjawab, “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau orang yang lemah. Padahal, kekuasaan itu adalah amanah yang kelak di hari akhir hanya akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan hak, dan diserahkan kepada orang yang mampu memikulnya.” Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah kekuatan ‘aqliyyah dan nafsiyyah.

Kedua, al-taqwa (ketaqwaan).  Ketaqwaan adalah salah satu sifat penting yang harus dimiliki seorang pemimpin maupun penguasa. Sebegitu penting sifat ini, tatkala mengangkat pemimpin perang maupun ekspedisi perang, Rasulullah Saw selalu menekankan aspek ini kepada para amirnya.

Dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa tatkala Rasulullah Saw melantik seorang amir pasukan atau ekspedisi perang beliau berpesan kepada mereka, terutama pesan untuk selalu bertaqwa kepada Allah SWT dan bersikap baik kepada kaum muslim yang bersamanya. [HR. Muslim & Ahmad].

Ketiga, al-rifq (lemah lembut) tatkala bergaul dengan rakyatnya. Sifat ini juga sangat ditekankan oleh Rasulullah Saw. Dengan sifat ini, pemimpin akan semakin dicintai dan tidak ditakuti oleh rakyatnya. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, bahwa ‘Aisyah ra berkata:

“Saya mendengar Rasulullah Saw berdoa  di rumah ini, ‘Ya Allah, siapa saja yang diserahi kekuasaan untuk mengurusi urusan umatku, kemudian ia memberatkannya, maka beratkanlah dirinya, dan barangsiapa yang diserahi kekuasaan untuk mengurus urusan umatku, kemudian ia berlaku lemah lembut, maka bersikap lembutlah kepada dirinya’.” [HR. Muslim].

“Barangsiapa diberi kekuasaan oleh Allah Swt untuk mengurusi urusan umat Islam, kemudian ia tidak memperhatikan kepentingan, kedukaan, dan kemiskinan mereka, maka Allah Swt tidak akan memperhatikan kepentingan, kedukaan, dan kemiskinannya di hari kiamat.” [HR. Abu Dâwud & at-Tirmidzi].

4.      Kepemimpinan Adalah Tugas Pengaturan

Pada dasarnya, kepemimpinan di dalam Islam merupakan jabatan yang berfungsi untuk pengaturan urusan rakyat. Seorang pemimpin adalah pengatur bagi urusan rakyatnya dengan aturan-aturan Allah Swt. Selama pengaturan urusan rakyat tersebut berjalan sesuai dengan aturan Allah, maka ia layak memegang jabatan pemimpin. Sebaliknya, jika ia telah berkhianat dan mengatur urusan rakyat dengan aturan kufur, maka pemimpin semacam ini tidak wajib untuk ditaati.

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hazim yang mengatakan, “Aku telah mengikuti majelis Abu Hurairah selama 5 tahun, pernah aku mendegarnya menyampaikan hadits dari Rasulullah Saw. Yang bersabda:

“Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para Nabi. Setiap kali seorang Nabi meninggal, digantikan oleh Nabi yang lain.  Sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan ada banyak Khalifah.” Para shahabat bertanya, “Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab, “Penuhilah bai’at yang pertama, dan yang pertama itu saja. Berikanlah kepada mereka haknya karena Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka terhadap rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka.”

Ketika menjelaskan hadits yang berbunyi, “Imam adalah penjaga, dan bertanggungjawab terhadap rakyatnya”, Imam Badrudin al-Aini, menyatakan, “Hadits ini menunjukkan bahwa urusan dan kepentingan rakyat menjadi tanggungjawab seorang Imam (Khalifah). Tugas seorang Imam dalam hal ini adalah memikul urusan rakyat dengan memenuhi semua hak mereka.” (Badruddin Al-Aini, Umdah al-Qari, Syarh Shahih al-Bukhari, jld. XXIV, hlm. 221)

Walhasil, seorang pemimpin harus selalu menyadari bahwa kekuasaan yang digenggamnya tidak boleh diperuntukkan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syari’at, misalnya untuk memperkaya diri, menzhalimi, maupun untuk mengkhianati rakyatnya. Namun, kekuasaan itu ia gunakan untuk mengatur urusan rakyat sesuai dengan aturan-aturan Allah SWT.

5.      Kepemimpinan Itu Bersifat Manusiawi

Kepemimpinan di dalam Islam bersifat manusiawi. Artinya, seorang pemimpin bukanlah orang yang bebas dari dosa dan kesalahan. Ia bisa salah dan lupa, alias tidak ma’shum (terbebas dari dosa). Untuk itu, syarat kepemimpinan di dalam Islam bukanlah kema’shuman akan tetapi keadilan. Dengan kata lain, seorang pemimpin tidak harus ma’shum (bahkan tidak boleh menyakini ada pemimpin yang ma’shum), akan tetapi cukup memiliki sifat adil.

“Hendaknya menjadi saksi dua orang yang adil dari kamu sekalian.” [TQS. al-Thalâq [65]: 2].

Seorang penguasa (Khalifah) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan para saksi. Jika saksi saja diharuskan memiliki sifat adil, lebih-lebih lagi seorang pemimpin (Khalifah). Walhasil, seorang pemimpin harus memiliki sifat adil, dan tidak harus ma’shum.

Inilah beberapa kaidah penting yang perlu diperhatikan oleh setiap pemimpin dan penguasa. Siapa saja yang memperhatikan kaedah-kaedah ini, ia akan menjadi seorang pemimpin yang berhasil dan dicintai oleh orang-orang yang dipimpinnya. Sebaliknya, siapa saja yang mengabaikan kaidah-kaidah ini, dirinya tidak akan mungkin berhasil menjadi pemimpin berwibawa yang dicintai dan dipatuhi rakyatnya.

6.      Memerintah dengan Hukum Allah

Islam telah mewajibkan penguasa untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa, kekuasaan disyariatkan untuk menegakkan dan menerapkan hukum-hukum Allah Swt. Kekuasaan dan pemerintahan tidak disyariatkan semata-mata untuk menciptakan kemashlahatan di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi, ditujukan untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Swt. Untuk itu, setiap persoalan harus dipecahkan berlandasarkan hukum Allah.

Islam juga memberi hak kepada penguasa untuk melakukan ijtihad, menggali hukum-hukum dari dua sumber hukum tersebut.  Islam melarang penguasa mempelajari (untuk diterapkan) aturan-aturan selain Islam, atau mengambil sesuatu selain dari Islam. Hukum yang diberlakukan untuk mengatur urusan kenegaraan dan rakyat, hanyalah hukum yang bersumber dari al-Kitab dan Al-Sunnah. Bukti yang menunjukkan hal ini sangatlah banyak, diantaranya adalah firman Allah Swt berikut ini;

“Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” [TQS Al Maidah (5): 44].

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” [TQS Al Maidah (5):47].

“Barangsiapa  tidak  memutuskan  perkara menurut  apa  yang  diturunkan  Allah,  maka mereka itu  adalah  orang-orang  yang  zalim.” [TQS Al Maidah (5): 45]

Ayat-ayat ini telah memberikan batasan yang sangat jelas kepada para penguasa agar ia hanya mengatur urusan-urusan rakyatnya berdasarkan hukum-hukum Allah Swt. Oleh karena itu, seorang penguasa dalam menjalankan pemerintahannya terikat dengan batasan-batasan yang termuat dalam al-Kitab dan al-Sunnah.  Hanya saja, Islam membolehkan penguasa melakukan ijtihad dalam memahami al-Kitab dan al-Sunnah; yakni, mencurahkan segenap tenaga dan upaya dalam memahami dan mengambil istinbath berbagai hukum dari dua sumber itu. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus Mu’adz ra ke Yaman, lalu beliau bertanya kepadanya, “Dengan apa kamu akan memutuskan perkara?” Jawab Mu’adz: “Dengan Kitabullah”. Rasulullah Saw. bertanya lagi, “Jika kamu tidak menemukan?” Mu’adz menjawab: “Dengan Sunnah Rasulullah.” Rasulullah Saw. bertanya: “Jika kamu tidak menemukan?” Mua’dz menjawab: “Saya akan berijtihad dengan pendapatku,” jawab Mu’adz ra. Mendengar jawaban yang sangat cerdas ini, Rasulullah Saw langsung memuji Allah, “Segala puji bagi Allah Yang memberi taufiq kepada utusan Rasul-Nya terhadap sesuatu yang dicintai Allah dan Rasul-Nya.”

Allah juga memberi pahala bagi penguasa yang melakukan ijtihad meskipun ijtihadnya salah. Hal semacam ini tentunya sangat mendorong penguasa untuk terus melakukan ijtihad. Imam Bukhari meriwayatkan dari ‘Amru bin ‘Ash bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Jika penguasa menjalankan pemerintahan, lalu berijtihad, kemudian benar, maka baginya dua pahala. Jika menjalankan pemerintahan, lalu ijtihad, kemudian salah, maka baginya satu pahala.” Syara’ dengan tegas telah membatasi hukum- hukum yang dijalankan penguasa haruslah Islam, tidak lainnya. Meski penguasa diberi wewenang melakukan ijtihad walaupun salah, dia tetap harus berjalan dalam bingkai hukum Islam dan ia dilarang berhukum dengan hukum selain Islam, bahkan bertanya tentang hukum selain Islampun tidak boleh, atau mengkompromikan Islam dengan sesuatu yang bukan dari Islam. Allah Swt berfirman dalam khithab-Nya kepada Rasul [yang artinya]:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati- hatilah kamu kepada mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu” [TQS. Al Maidah [5]: 49].

“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” [TQS. Al Maidah [5]: 48].

Karena khithab kepada Rasul adalah khithab kepada umatnya, maka khittab itu adalah khithab untuk tiap penguasa pula.

Dengan ini, hukum yang wajib diberlakukan oleh penguasa pun menjadi jelas.  Demikian juga, tanggung jawabnya hanya terbatas pada hukum-hukum yang diturunkan Allah

Kepemimpinan Islam Berbeda dengan Demokrasi

Pilar penting dalam demokrasi adalah kedaulatan diletakan di tangan rakyat. Kedaulatan  (siyadah/sovereignty) adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang. Rakyat berhak memerintah dan membuat aturan. Rakyat juga memiliki hak untuk menetapkan seseorang untuk menjadi penguasa, dan sekaligus hak untuk memecatnya.  Rakyat juga berhak membuat aturan berupa undang-undang dasar dan perundang-undangan, termasuk berhak menghapus, mengganti, dan mengubahnya. (‘Abd al-Majid al-Khalidiy, Qawa’id Nidzaam al-Hukm fi al-Islaam, 1980, Daar al-Buhuts al-‘Ilmiyyah; dan  Taqiyyuddin al-Nabhani, al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, juz. II)

Kepemimpinan dalam Islam berdiri di atas pilar aqidah Islam, serta hukum-hukum syariat’.  Kedaulatan ada di tangan syariat, bukan di tangan umat. Umat maupun khalifah tidak berhak membuat aturan sendiri.  Sebab, yang berhak membuat aturan hanyalah Allah swt semata.  Allah Swt berfirman, artinya,

“Maka demi Rabbmu, mereka (pada hekekatnya) tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan”. Rasulullah saw bersabda, “Tidak beriman seseorang sehingga hawa nafsunya (keinginannya) disesuaikan dengan apa yang telah aku datangkan (yaitu Hukum Syari’at Islam).” [TQS. al-Nisaa’: 65]

Khalifah hanya berhak mengadopsi hukum  dari al-Quran dan Sunnah untuk dijadikan sebagai konstitusi  dan perundang-undangan  negara.  Umat tidak berhak menghentikan Khalifah. Pihak yang berwenang menghentikan khalifah adalah syariat semata; yang dalam hal pelaksanaannya diserahkan kepada mahkamah mazhalim. Akan tetapi, rakyat tetap berhak untuk memilih dan mengangkat seseorang untuk menjadi khalifah.  Ini didasarkan kepada kenyataan, bahwa Islam telah menjadikan kekuasaan di tangan umat. Oleh karena itu, umat berhak mengangkat siapa saja yang mereka pilih dan mereka bai’at untuk menjadi wakil mereka. [Taqiyyuddin al-Nabhani, Nizham al-Hukmi di al-Islaam, hlm. 32]

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan  dalam Islam berbeda sama sekali dengan sistem demokrasi.  Oleh karena itu,  pendapat yang menyatakan, bahwa Islam memperbolehkan mengadopsi demokrasi, atau menyebut “Demokrasi Islam“, merupakan pendapat yang bertentangan dengan Islam.

Beberapa Syubhah Menjelang Pemilu

Beberapa syubhah yang seringkali muncul atau dimunculkan menjelang pemilu adalah sebagai berikut: 1)Perubahan harus dilakukan secara bertahap; 2)Perubahan harus dimulai dari mengubah negeri-negeri muslim, kemudian semuanya bergabung membentuk Khilafah Islamiyyah; 3)Perubahan harus dimulai dari perubahan individu, keluarga, kemudian masyarakat; dan 4)Perubahan harus dimulai dari perubahan akhlaq dan penjernihan hati (qalbun salim).

Demikian juga ada beberapa syubhah lain seperti: 1)Menghilangkan bahaya bagi kaum muslim merupakan kewajiban dengan landasan kaidah fiqh yang sangat masyhur, al-dharar yuzâlu (bahaya harus dihilangkan), dan al-Ashl fi al-madhâri al-tahrîm (hukum asal dari bahaya adalah haram); 2)Sebagian lagi berargumentasi dengan kaidah ahwân al-syarrain wa akhdz akhaff al-dhararain (memilih bahaya teringan diantara dua bahaya); 3)Perkara pemerintahan merupakan perkara ijtihadiyyah; 4)Ada juga yang mengetengahkan nash yang menuturkan tentang perjanjian Hudaibiyyah, bahwa perjanjian Hudaibiyyah merupakan dalil kuat yang menunjukkan bahwa Rasulullah Saw melakukan kompromi dengan orang-orang kafir untuk meraih kemenangan yang lebih besar; 5)Ada juga yang mengetengahkan kaedah ushul al-ashl fi al-asysya’ ibahah ma lam yarid dalîl al-tahrîm (hukum asal sesuatu adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya); 6)Ada juga mengatakan kaedah ushul, mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku jalluhu (apa yang tidak bisa diraih semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya); 7)Terkait ayat-ayat kesaksian; dan 8)Berdasarkan kaedah mâ lâ yatimmu al-wâjib illa bihi fahuwa wâjib.

Seluruh kesamaran tersebut harus dijelaskan secara gambalang, karena keberadaannya tidak seluruhnya benar. Kalaupun ada yang benar, seringkali digunakan tidak pada tempatnya. Wallahu a’lam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s